Kepala Daerah dan Produktivitas

Pilkada serentak merupakan momentum untuk menjaring sosok kepala daerah yang mampu mendongkrak produktivitas di daerahnya. Dibutuhkan kepala daerah yang memahami cara yang tepat untuk meningkatkan produktivitas. Sekaligus, memiliki gagasan segar maupun inovasi tepat guna yang terkait dengan faktor produktivitas bagi masyarakat.

Tahapan pilkada serentak sebaiknya menjadi pasar gagasan oleh calon kepala daerah. Untuk menunjukkan sejauh mana kapasitas dan kompetensinya demi memajukan daerah. Rakyat membutuhkan sosok kepala daerah yang bisa mewujudkan faktor tipping point terkait produktivitas.

Pada prinsipnya fenomena tipping point bisa terjadi, jika seseorang memiliki gagasan atau inisiatif hebat yang bisa menyebar seperti virus ganas dan mampu menduplikasi secara deret ukur.

Rakyat membutuhkan kepemimpinan yang transformatif. Yakni, tidak sekadar kepemimpinan politik, tetapi juga cara untuk menggenjot produktivitas maupun daya kreativitas. Kepemimpinan transformatif harus mampu mendefinisikan kembali orientasi dan strategi pembangunan daerah yang berhasil melakukan leapfrogging atau lompatan katak terkait produktivitas.

Menurut Murphy istilah leapfrogging pada mulanya digunakan untuk menunjukkan betapa cepatnya dua negara yang kalah perang, yakni Jerman dan Jepang dalam mengejar kemajuan teknologi dan industri dengan cara menggenjot produktivitas.

Dalam konteks lompatan di atas, sebaiknya sosok calon kepala daerah yang bertarung dalam pilkada, kelak bisa membebaskan kakinya dari beban dan jeratan partai politik. Agar dirinya bisa memperbaiki hasil terdahulu dan mampu melakukan lompatan besar untuk kemajuan daerahnya.

Mestinya calon kepala daerah harus mampu menyusun konsep dan dokumen pembangunan sesuai dengan lompatan katak.

Di era globalisasi, kecepatan menjadi tuntutan utama terhadap pemerintahan. Jika kita cermati ada sederet kelemahan yang mendasar dalam Perda RPJPD dan RPJMD yang dibuat oleh hampir semua pemerintah daerah dan lembaga legislatif.

Kita lihat isinya belum menekankan secara tegas akan pentingnya faktor kecepatan dan belum tampak milestones pembangunan secara sistematik untuk mendongkrak produktivitas daerah.

Ada baiknya kita simak kekhawatiran Presiden RI Joko Widodo terkait angka pengangguran usia muda yang cukup tinggi. Sehingga menyebabkan produktivitas nasional bermasalah. Ironisnya ditinjau dari latar belakang pendidikan, pengangguran terbesar justru adalah lulusan SMK (9,84%). Angka itu lebih tinggi dari pengangguran lulusan SMA (6,95%), SMP (5,76%), dan SD (3,44%), dari total 7,56 juta pengangguran terbuka yang mencapai 20,76%.

Strategi untuk meningkatkan produktivitas tidak cukup dengan membangun berbagai macam infrastruktur. Paling mendesak untuk dibenahi adalah produktivitas terkait aspek luas ketenagakerjaan.

Hakekat produktivitas ketenagakerjaan adalah tingkat kemampuan pekerja dan birokrasi pemerintahan dalam menghasilkan produk maupun jasa.

 

Untuk membaca artikel selengkapnya, dapatkan Women’s Obsession edisi November 2016

 

 

Rubrik ini diasuh oleh Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA

Pendiri Euro Management Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie).
Yaitu ikatan alumni para lulusan SMA terbaik seluruh Indonesia dari tahun 1982–1996 penerima bea siswa kuliah di luar negeri lewat program BJ Habibie. Penulis saat ini juga menjabat sebagai Wakil Sekjen ICMI.
Share artikel ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here